Pemindahan Ibu Kota, Masih Banyak Kontroversi!



Pemerintah memastikan mulai memetakan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2018 setelah kajian awal dirampungkan Desember tahun ini. Namun, sebelum rencana tersebut bergulir jauh, pemerintah di minta tetap melihat kondisi keuangan negara. Berita lengkap.

Jika pemindahan ibu kota dilakukan saat kondisi APBN sedang tidak stabil, ada potensi program pembangunan lainnya akan terhambat. “Apakah APBN kita cukup? Harus realistis tahapannya sehingga tidak mengganggu prioritas pembangunan,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di Jakarta.

Menurutnya, pemindahan ibu kota harus benar-benar realistis dan melihat kesiapan anggaran negara. Apalagi, pelibatan swasta tidak bisa banyak diharapkan karena hanya terbatas kepentingan bisnis.

Namun, Muhaimin mendukung jika Indonesia memiliki ibu kota baru, apalagi wacana itu sudah menjadi perjuangan nasional sejak lama. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.

Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota termasuk skema pendanaan akan rampung tahun ini. Kajian awal di upayakan selesai Desember 2017. Adapun kajian tersebut melingkupi di antaranya skenario, kerangka kelembagaan, regulasi, dan investasi.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan bahwa pemerintah hingga saat ini masih mencari berbagai alternatif untuk pemindahan ibu kota negara. “Kita masih mencari alternatif-alternatif, terus juga belum keputusan, baru menentukan studi termasuk ketersediaan lahan,” kata dia.

Komentar